Program Pendanaan yang Dapat Dilakukan Masyarakat melalui Desentralisasi (Bagian 1)

The Issue Penanggulangan HIV di Indonesia telah mendapatkan pendanaan yang besar dari donor internasional, terhitung adalah 57% total pembelanjaan untuk HIV dan 71% program penanggulangan pada populasi kunci pada 2014 (Sekretaris KPA Nasional. Indonesia National AIDS Spending Assessment 2014-2015. Ministry of Health, Indonesia; 20151). The Global Fund adalah salah satu pendonor terbesar, terhitung 60% dari […]

Program Pendanaan yang Dapat Dilakukan Masyarakat melalui Desentralisasi (Bagian 2)

Lanskap Pendanaan Pendanaan domestic di Indonesia pada penanggulangan HIV meningkat tiga kali pada tahun 2003 sampai dengan 2012, sebuah periode ketika adanya perubahan secara dramatis pada komitmen politis dan peningkatan perawatan. Selama masa ini, pembelanjaan domestic HIV tumbuh dari seperempat total pembelanjaan sampai dengan sekitar dua per lima nya. Pendapatan negara di Indonesia sangat tersentralisasi […]

Program Pendanaan yang Dapat Dilakukan Masyarakat melalui Desentralisasi (Bagian 3)

Seknas FITRA Seknas FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) berdiri pada tahun 1999 sebagai sebuah organisasi non-profit yang mempromosikan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk dana public di Indonesia dengan cara melakukan analisa pendanaan dan advokasi di tingkat nasional, sub nasional, dan tingkat daerah di 13 provinsi. Keseluruhan cakupannya adalah dana public, tidak hanya […]

Program Pendanaan yang Dapat Dilakukan Masyarakat melalui Desentralisasi (Bagian 4)

Analisa Pendanaan di Dua Distrik Pada analisa tersebut, mereka menemukan bahwa distrik melakukan otonomi daerah dan memiliki kemampuan untuk menentukan, dengan bebas, untuk memprioritaskan HIV. Analisa pada tahun 2017 di dana Bandung dan Semarang menunjukkan ketidaksesuain antara investasi dan beban penyakit. Bandung dan Semarang menjadi salah satu daerah dengan prevalensi tinggi di Indonesia, tapi dana […]

Program Pendanaan yang Dapat Dilakukan Masyarakat melalui Desentralisasi (Bagian 5)

Pembelajaran OBK lain juga dapat melakukan analisa pendanaan – hukum di Indonesia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengharuskan data pendanaan tersedia secara public. Dengan tersedianya data tersebut, OBK dapat melakukan analisa dan advokasi berdasarkan data yang IAC dan Seknas FITRA lakukan di Bandung dan Semarang. Advokasi pendanaan tanpa dilakukan analisa pendanaan terlebih […]