Program Pendanaan yang Dapat Dilakukan Masyarakat melalui Desentralisasi (Bagian 1)

The Issue

Penanggulangan HIV di Indonesia telah mendapatkan pendanaan yang besar dari donor internasional, terhitung adalah 57% total pembelanjaan untuk HIV dan 71% program penanggulangan pada populasi kunci pada 2014 (Sekretaris KPA Nasional. Indonesia National AIDS Spending Assessment 2014-2015. Ministry of Health, Indonesia; 20151).

The Global Fund adalah salah satu pendonor terbesar, terhitung 60% dari seluruh sumber pendanaan internasional yang masuk di tahun yang sama (Sekretaris KPA Nasional. Indonesia National AIDS Spending Assessment 2014-2015. Ministry of Health, Indonesia; 2015).

Saat pemerintah Indonesia sedang mengalami bertambahnya tanggung jawab untuk mendanai penanggulangan HIV. Negara juga akan menghadapi tantangan lain, sebut saja seperti analisa pendanaan yang akan menjadi tanggung jawab per distrik kota/kabupaten karena desentralisasi system pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Sementara itu, masih ada ketidakjelasan dalam proses di tingkat pemerintahan distrik yang kadang tidak dapat di akses oleh Organisasi Berbasis Komunitas (OBK).

Ada beberapa kekhawatiran bahwa pendanaan kebutuhan khusus bagi populasi kunci tidak akan mendapatkan perhatian yang seharusnya diterima, baik itu saat atau setelah proses transisi (The World Bank. Policy Brief: Integration of HIV into the national Social Health Insurance Program in Indonesia. The World Bank; 2016.). Program-program tersebut biasanya dijalankan oleh OBK di Indonesia dan seberapa luas peran mereka dalam program penanggulangan menjadi tidak pasti dikarenakan adanya integrasi layanan yang sedang berjalan saat ini.

Transparansi dalam pendanaan dan analisa di tingkat daerah akan menjadi sangat penting dalam mengungkap situasi yang terjadi ketika kurangnya sumber daya yang di alokasikan untuk menanggulangi HIV atau juga ketika sumber daya untuk HIV tidak di alokasikan dengan efisien.

Desentralisasi di Indonesia saat ini masih membutuhkan upaya yang sangat besar untuk mengadvokasi dan membangun kapasitas di akar rumput sampai ke tingkat atas, dimulai dengan tingkat desa – dengan menyajikan sebuah tantangan yang beragam dimana ketika solusi yang jelas belum/tidak tersedia

Situasi Saat Ini

Indonesia saat ini berada pada tingkat atas dalam hal ekonomi di Asia Tenggara dan mengalami pertumbuhan yang besar selama puluhan tahun. Berawal dari krisis ekonomi di tahun 1997, GDP Indonesia berlipat mulai dari tahun 2001 – 2012. Angka kemiskinan menurun sampai dengan 50% selama periode tersebut, sebagian adalah akibat dari penerapan skema Universal Health Coverage (UHC) – sebuah skema yang belum diterapkan secara merata di 34 provinsi yang menyebar di 6000 pulau (The World Bank. Policy Brief: Integration of HIV into the national Social Health Insurance Program in Indonesia. The World Bank; 2016.).

Diperkirakan ada 620.000 orang dengan HIV di Indonesia, sebuah populasi yang di estimasikan tumbuh sampai menyentuh 48.000 di tahun 2016. Indonesia menjadi salah satu tempat dengan peningkatan jumlah epidemic HIV di regional dan salah satu dari beberapa negara yang melaporkan peningkatan kasus baru di tahun 2014 (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). UNAIDS Data 2017 [Internet]. 2017. Available: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf). Di kebanyakan negara, epidemi terkonsentrasi pada LSL, pekerja seks, dan pengguna napza suntik. Diantara 4 kelompok risiko tinggi tersebut, pekerja seks memiliki tingkat prevalensi yang paling rendah (5.3%) dan pengguna napza suntik yang paling tinggi (28.8) (Global AIDS Response Progress Reporting 2016 [Internet]. 2017. Available: http://aidsinfo.unaids.org/.

(Bersambung ke Bagian 2)