Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, Indonesia AIDS Coalition (IAC) berkolaborasi dengan Komnas HAM untuk menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk ’Pelatihan Pengembangan Kapasitas First Responder dalam Perlindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan Hak Kelompok Minoritas/Rentan Khususnya ODHIV.’ Pelatihan ini diselenggarakan pada periode waktu 2024-2025 di 34 k/k.
Adapun, yang dimaksud sebagai first responder adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bersinggungan langsung dengan populasi kunci. Di tingkat daerah, first responder, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
1. SatPol PP
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
3. Dinas Sosial
4. Sentra Rehabilitasi Sosial
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dalam konteks Indonesia, desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka otonomi berdampak pada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi kelompok minoritas/rentan. Atau yang dalam hal ini adalah ODHIV. Harapannya, para first responder ini dapat menjadi contoh dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM populasi kunci.
Mengingat bahwa rangkaian kegiatan pelatihan telah usai, sekaligus menjadi momen refleksi, tim dari IAC dan Komnas HAM melakukan pertemuan evaluasi, yang berlangsung pada tanggal 9 Mei 2025.
Komnas HAM, melalui Wakil Ketua Bidang Eksternal Ibu Putu Elvina, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pelatihan first responder di 34 k/k sepanjang tahun 2024–2025. Inisiatif ini berhasil dijalankan berkat dukungan dari IAC, yang merupakan mitra strategis dalam memperkuat pendekatan berbasis HAM untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
Ibu Putu menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga pemerintah dan OMS. Beliau berharap bahwa dokumentasi hasil pelatihan, baik dalam bentuk tertulis maupun digital, dapat dikembangkan menjadi laporan evaluatif dan informatif yang dapat diakses oleh publik. Laporan-laporan ini juga dapat disajikan dalam bentuk ringkasan (summary brief) untuk menjadi masukan konkret bagi pemerintah daerah.
Menanggapi dinamika pendanaan global, khususnya penghentian dukungan dana dari Amerika Serikat yang selama ini menjadi kontributor utama Global Fund, Ibu Putu menegaskan pentingnya mempertahankan kemitraan strategis antara Komnas HAM dan IAC. Kerja sama ini tetap harus berjalan dengan mengandalkan strategi alternatif agar program tidak berhenti.
Dalam sesi refleksi, Patrick Laurens selaku Program Manager IAC turut mengapresiasi dukungan Komnas HAM terhadap pendekatan berbasis HAM. Saat ini, IAC tengah melakukan readjustment untuk memastikan keberlanjutan dari program-program penting, terutama yang menyangkut penyelamatan nyawa (life-saving) dan advokasi.
Laporan pelatihan first responder yang dipaparkan oleh Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Ibu Endang Sri Melani, menunjukkan keberhasilan dari segi partisipasi dan peningkatan pengetahuan peserta. Total, terdapat 783 staff OPD dari berbagai instansi seperti Satpol PP, Dinsos, Dinas PPA, dan lainnya yang mengikuti pelatihan, dengan peningkatan nilai pre-test dan post-test sebesar 13%.
Terlepas dari praktik baik, pelatihan juga menemui sejumlah tantangan, seperti kurang optimalnya lambatnya konfirmasi peserta, ketidakhadiran peserta selama 3 hari penuh, dan kendala teknis seperti konektivitas internet. Tim IAC dan Komnas HAM mencatat pentingnya penyesuaian materi dengan konteks lokal, juga perlunya dukungan dari pimpinan OPD untuk menjamin kehadiran peserta.
Refleksi dari tim IAC menunjukkan bahwa informasi mengenai HIV masih kurang tersebar luas di lingkungan OPD. Oleh karena itu, penting agar peserta yang telah mendapat pelatihan menjadi agen perubahan di institusi masing-masing.
Dalam pelaksanaan pelatihan, dukungan teknis dari IAC sangat membantu sehingga fasilitator dapat fokus pada substansi kegiatan. Meskipun muncul tantangan dalam membangun suasana awal pelatihan dan pengaturan sesi, pelatihan tetap berjalan secara partisipatif dan reflektif.
Sebagai penutup, baik Komnas HAM maupun IAC sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka memperkuat pemenuhan HAM di sektor kesehatan, khususnya penanggulangan HIV. Komitmen ini menjadi landasan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil di masa mendatang.
