Ditulis oleh: Hartoyo
Berangkat dari pengalaman berinteraksi dengan para penggiat AIDS di Indonesia, selain saya sebagai gay merupakan bagian dari kelompok “disasar” dalam penanggulangan AIDS.
Untuk itu, ada beberapa refleksi, mungkin bisa dikatakan otokritik dari kerja selama ini :
Pertama: Masih lemahnya penggiat AIDS dalam memahami konsep tata negara. Hal ini mencakup pemahaman dimana peran rakyat (didalamnya masyarakat sipil) dan dimana peran negara. Kalau boleh refleksi sebagian lembaga sosial masyarakat (baik itu LSM maupun jaringan “gembok”1) yang ada didalam penanggulangan AIDS berdiri karena ada kebutuhan “program” ataupun “proyek” AIDS di Indonesia. Walau tentu masih ada LSM/jaringan “gembok” berdiri dari kegelisahan ataupun keprihatinan terhadap situasi AIDS di Indonesia, tetapi sayang jumlahnya tidak banyak.
Lembaga-lembaga atau individu yang berangkat dari keprihatinan dan komitmen yang jelas, sering akhirnya “rusak” ketika harus berhadapan dengan program-program penjangkauan yang didesign sedemikian rupa dalam penanggulangan AIDS oleh pemerintah. Sehingga tugas masyarakat sipil menjadi overlap (tumpah tindih) dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Rakyat justru melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, seperti memberikan layanan informasi, layanan distribusi kondom, jarum suntik ditingkat lapangan.
Untuk menjawab persoalan itu, hal yang harus dilakukan dengan memberikan pendidikan dasar tentang kewarganegaraan, misalnya sejarah mengapa ada Indonesia. Apa sebenarnya tujuan negara dibentuk? Dimana peran pemerintah, wakil rakyat dan rakyat sendiri dalam konteks negara. Kaitkan pentingnya peran masyarakat sipil terlibat secara aktif dalam pembangunan. Termasuk juga hak untuk berorganisasi, menyatakan pendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pengetahuan dasar ini penting diberikan secara khusus kepada masyarakat sipil, donor dan juga sekretariat KPA ditingkat nasional sampai lokal. Tujuan agar dapat membuka wacana dasar tentang bernegara dan peran jaringan gembok dan LSM dalam penanggulangan AIDS.
Ini penting membuka wawasan bernegara, misalnya apakah saya sebagai gay,waria,pecandu ataupun ODHA punya hak melakukan kritik terhadap pemimpin bangsa ini? termasuk kritik perogram kerja sekretariat KPAN.
Kedua: Perspektif hak asasi manusia (HAM) dan hak asasi perempuan (HAP) masih “dangkal” dalam program penanggulangan AIDS. Walau isu HAM dan HAP selalu disebut-sebut dalam dokumen dan kampanye penanggulangan AIDS. Tapi sebenarnya konsep HAM dan HAP sendiri masih terlalu “absurd” ataupun “gagap” dalam menerapkan program berbasi HAM dan HAP. Lebih tepatnya hanya pemanis ataupun mengikuti trend saja.
Sehingga tidak mengherankan ketika tidak terintegrasi nilai-nilai HAM dan HAP di pekerja kemanusiaan dalam penanggulangan AIDS. Dari mulai pemerintahan, sekretariat KPAN/KPA propinsi maupun kota, sampai pekerja lapangan di lembaga swadaya masyarakat/jaringan “gembok”, program yang dirancang melakukan pelanggaran HAM dan HAP tetapi dianggap bukan sesuatu masalah. Misalnya pelaksanaan program kondomisasi 100%, sero survey dan intervensi struktural yang masih sangat kental dengan pelanggaran HAM khususnya bagi perempuan dalam prostitusi maupun Waria.
Sehingga hal yang harus dilakukan oleh semua pihak, melakukan pendidikan HAM dan HAP secara terus menerus untuk pelaksana program. Caranya melakukan internalisasi nilai-nilai HAM dan HAP pada setiap orang dari mulai pengambil kebijakan sampai pelaksana program dilapangan. Bentuknya bisa dengan kegiatan diskusi fokus, pelatihan atau bedah buku yang dilakukan ditingkat lembaga sampai tingkat kelompok dampingan sebaya.
Kegiatan-kegiatan membangun kapasitas ini harus mendapatkan dukungan dan terintegrasi dalam program penanggulangan AIDS. Misalnya dalam satu proyek atau program yang didanai, minimal ada 10 persen dana untuk meningkatkan kapasitas HAM dan HAP bagi stakeholder.
Yang paling penting harus menjadi komitmen semua pihak, diantaranya LSM, jaringan gembok, lembaga donor, pemerintah maupun sekretariat KPAN. Jadi bukan komitmen uang dan proyek seperti yang selama ini terjadi. Jalan jika ada uang, kalau sudah tidak ada uang tidak jalan lagi.
Ketiga: Isu AIDS sangat dekat sekali dengan isu seksualitas, misalnya pembahasan soal gay,prostitusi, waria ataupun pecandu. Kita tahu bahwa pengetahuan seksualitas di Indonesia masih dilihat sebagai hal yang tabu untuk dibahas dan sering diperhadapan pada moralitas tertentu. Seharusnya penggiat AIDS menjadi garda depan untuk menjelaskan kepada publik soal apa itu hak gay, waria dan prostitusi. Karena penggiat AIDS bekerja sangat dekat dengan kelompok gembok ini.
Tapi hal itu tidak terjadi, penggiat AIDS justru “kebingungan” ketika harus berhadapan pada persoalan seksualitas manusia dalam konteks hak asasi. Menurut saya, karena perspektif HAM dan HAP masih lemah dimiliki oleh setiap penggiat AIDS. Malah ada “aura” hubungan penggiat AIDS dengan kelompok gembok hanya hubungan program/proyek belaka. “Kami baik dan ramah dengan Anda karena kami butuh Anda“, kira-kira begitu analoginya. Tapi keberpihakan dan komitmen perjuangan pada soal hak identitas kelompok gembok banyak yang enggan memperjuangkan.
Hal yang harus dilakukan untuk situasi ini; memberikan pendidikan seksualitas dan gender pada semua stakeholder diprogram AIDS. Didalamnya mencakup soal pendidikan seksualitas dalam kerangka hak asasi manusia, hak perempuan maupun hak kelompok gay dan waria. Seksualitas yang dibahas orientasi seksual, identitas gender, hak tubuh perempuan dan tidak kalah pentingnya konsep feminis.
Pendidikan seperti ini sangat penting agar penggiat AIDS tidak hanya dekat dan baik saja dengan gay, waria, dunia prostitusi belaka. Tapi dapat terintegrasi dan tertanam dalam diri masing-masing orang bahwa ini adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan, perjuangan bagi mereka yang tertindas.
