Festival Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan forum berbagi pengalaman praktik baik dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM yang diselenggarakan di suatu daerah sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Pemerintah Daerah. Adapun pada tahun 2023, Kota Singkawang terpilih sebagai tuan rumah dari Festival HAM.
Festival HAM merupakan hasil dari kolaborasi multipihak. Turut berpartisipasi sebagai mitra adalah INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia menuju Masyarakat Inklusif), Kemitraan Partnership, serta Indonesia AIDS Coalition (IAC).
HAM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga nasional HAM, serta kelompok masyarakat sipil, yang mana informasi dan praktiknya perlu diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Tema besar dari Festival HAM 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 17-19 Oktober 2023 ini adalah “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif.”
Kegiatan ini mengundang lebih dari 500 orang peserta dan dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Komisi Nasional HAM, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berikut Pemerintah Kota. Selama 3 hari, gelaran Festival HAM menghadirkan 4 diskusi pleno dan 9 diskusi paralel, dialog orang muda, kunjungan ke sejumlah tempat yang memiliki makna penting terkait HAM, deklarasi Festival HAM, kampanye toleransi, sosialisasi anti-bullying, pertunjukan seni, serta pameran produk dan kuliner lokal. Adapun, sesi yang dibawakan oleh IAC adalah terkait Inspirasi Implementasi Kabupaten/Kota HAM dalam Penanggulangan HIV, yang berkolaborasi dengan Komnas HAM. Sesi ini dibawakan oleh 4 narasumber, yakni Abdul Haris Semendawai (Komnas HAM), Lilis Sumila (IPPI), Hevearita G Rahayu (Pemerintah Kota Semarang), serta dr. Nursaidah Sirojuddin, M.Kes (Pemerintah Kota Makassar).
Topik yang dibawakan oleh para narasumber adalah mengenai:
- Jaminan HAM terhadap ODHIV dan Populasi Kunci;
- Perempuan dengan HIV dan Kerentanan yang Ada di Sekitarnya;
- Implementasi HAM bagi ODHIV Kota Semarang; serta
- Program Pencegahan dan Penanggulan HIV-AIDS Kota Makassar.
Dari berbagai paparan tersebut, dapat ditarik sejumlah catatan dan rekomendasi, yakni:
- Kunci keberhasilan kota dalam melakukan penanggulangan HIV adalah melalui kolaborasi dan sinergi. Sinergi dan kolaborasi tersebut tidak hanya antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga dengan Organisasi Masyakat Sipil (OMS), perguruan tinggi, pihak swasta, media, dan masyarakat umum.
- Mengoptimalisasi ketersediaan layanan kesehatan, utamanya di tingkat Puskesmas, sebagaimana praktik dari pemerintah Kota Makassar yang menemukan bahwa ODHIV lebih nyaman berobat di Puskesmas.
- Pelibatan ODHIV dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS berpengaruh besar bagi keberhasilan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dengan melibatkan ODHIV menjadi penyuluh.
- Perlu perhatian lebih dalam bagi pendampingan perempuan dan anak dengan HIV-AIDS karena memiliki kerentanan tinggi untuk mengalami kekerasan dan sanksi sosial.
- Saat ini kewenangan pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) diserahkan kepada daerah masing-masing, sehingga perlu membangun komitmen dengan Kepala Daerah untuk mendorong hadirnya KPA di setiap daerah.
