Menurut perkiraan Asian Epidemic Model pada tahun 2021, terdapat sekitar 34.695 transpuan di Indoesia. Sebagai populasi minoritas, kurangnya penerimaan oleh masyarakat menyebabkan ketidaksetaraan dan keterasingan terhadap kelompok transgender. Diskriminasi ini menghalangi kelompok transgender kesulitan mengakses hak-hak dasar.
Tidak terpenuhinya hak-hak dasar ini menyebabkan kerentanan lebih lanjut dalam aspek lain, termasuk akses ke layanan dasar. Study yang dilakukan pada kelompok transpuan di Jakarta menunjukan buruknya akses terhadap dokumen kewarganegaraan seperti Akta Kelahiran (54%), Kartu Keluarga (63%) dan KTP (71%). Kepemilikan dokumen kewarganegaraan juga mempengaruhi akses terhadap dukungan social pemerintah.
NIK ini menjadi penting karena menjadi alat identifikasi dan kroscek dalam mengakses layanan public termasuk layanan Kesehatan, serta program-program bantuan social pemerintah, dimana bukti fisik yang dibutuhkan merupakan KTP. Pada masa pandemic ini NIK dan KTP perannya menjadi semakin penting sebagai alat identifikasi untuk mengakses bantuan sosial pemerintah, bahkan vaksin COVID19. Serangkaian lobby dan advokasi yang dilakukan Indonesia AIDS Coalition dan Organisasi Komunitas ke Direktorat Jendral Catatan Sipil menghasilkan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Catatan Sipil tentang Pendataan dan Pencetakan Dokumen Aminduk Bagi Transpuan. Keberhasilan teman-teman Focal Point di lapangan, tentu tidak lepas dari tantangan yang dihadapi.
Rekomendasi Perlindungan Sosial ILO, 2021 No 202 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah alat yang ampuh untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, inklusi sosial, dan jaminan sosial, serta mempromosikan kesempatan yang sama dan mendukung transisi dari pekerjaan informal ke formal. Pemerintah sendiri melalui UU Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memiliki program jaminan sosial bagi setiap warga, diantaranya Jaminan Kesehatan, jaminan kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, maupun bantuan sosial lainnya. Minimnya informasi terkait pemahaman mengenai Dokumen Aminduk dan Akses Perlindungan Sosial dan bagaimana cara mengaksesnya masih menjadi hambatan dalam peningkatan kesadaran akses perlindungan sosial bagi komunitas transpuan.
Dalam meningkatkan kesadaran mengenai KTP dan Akses Perlindungan Sosial, Indonesia AIDS Coalition bermaksud mengembangkan videografis mengenai manfaat, dan cara mengakses KTP dan Perlindungan Sosial di masing-masing instansi pemerintah baik di tingkat Nasional dan Provinsi yang dapat digunakan sebagai media advokasi dan informasi kepada teman – teman transpuan.
1. Objektif Kegiatan
Adanya videografis terkait pemahaman, manfaat dan cara mengakses KTP dan Perlindungan Sosial
2. Output Kegiatan
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terkait mengakses KTP dan Perlindungan Sosial lewat videografis.
Tugas dan tanggung jawab Konsultan:
1. Mengikuti Pertemuan Konsultatif dengan pihak terkait
2. Menyusun draft story board atau scenario untuk pembuatan video
3. Melakukan pengumpulan data lewat desk review atau wawancara dengan pelaksana program dan beneficiary dari program KTP yang telah berjalan
4. Menyusun videografis yang menjelaskan secara singkat mekanisme pembuatan KTP, serta manfaat mempunyai KTP, BPJS Ks, dan BPJS Tk
Kualifikasi Konsultan:
1. Mahir dalam membuat videografis dan mampu menyusun mekanisme dan informasi dalam bungkus yang menarik dan sederhana
2. Memiliki pemahaman yang cukup terkait KTP serta Perlindungan Sosial
3. Lebih diutamakan yang memahami isu bidang HIV dan AIDS, dan memahami isu yang terdapat dalam komunitas populasi kunci, terutama transgender.
4. Memiliki NPWP
5. Bertanggung jawab dan berkomitmen dalam pelaksanaan penyusunan materi-materi ini dengan dalam periode pelaksanaan yang disepakati bersama.
Calon Konsultan mengirimkan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Ketertarikan
2. Curriculum Vitae (termasuk minimal 3 referensi)
3. Foto/Scan NPWP
4. Contoh hasil kerja serupa (bisa berupa link untuk media penyimpanan video)
Seluruh dokumen dikirimkan ke recruitment@iac.or.id sebelum tanggal 05 November 2022, pukul 23.59 WIB dengan judul email: Rekrutmen Konsultan Penyusunan Videografis Akses KTP dan Perlindungan Sosial.
