Indonesia AIDS Coalition (IAC) adalah sebuah organisasi berbasis komunitas yang berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan HIV melalui kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan.
Organisasi ini berdiri tahun 2011 sebagai sebuah perkumpulan individu yang mengalami langsung kesulitan-kesulitan dalam mengakses layanan publik karena status kesehatan sebagai ODHIV.
IAC telah berkembang menjadi sebuah organisasi ODHIV yang mampu memobilisasi masyarakat untuk melakukan kampanye dan advokasi dalam rangka memenuhi hak-hak dasar ODHIV dan kelompok terdampak HIV melalui berbagai platform.
IAC telah dilibatkan dalam berbagai program penanggulangan HIV nasional, juga berkontribusi dalam perancangan program-program tersebut.
IAC percaya bahwa kerjasama yang baik dan setara antara pemerintah dan komunitas dengan dukungan dari para mitra merupakan kunci keberhasilan bagi program penanggulangan HIV nasional. Juga bahwa komunitas yang berdaya dan bebas dari beban stigma dan diskriminasi dapat terlibat secara aktif dan bermanfaat bagi pencapaian program.
Kementerian Kesehatan, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, UN Women, UNFPA, UNAIDS, ILO, jaringan nasional populasi kunci, serta kelompok pasien.
Visi IAC adalah terwujudnya Indonesia tanpa stigma dan diskriminasi melalui pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM ODHIV dan populasi kunci. Hak-hak yang secara khusus kami perjuangkan adalah hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak, serta hak anak.
Demi mencapai visi organisasi, IAC memiliki misi:
Melakukan kegiatan penjangkauan populasi kunci berbasiskan data melalui pendamping sebaya.
Mendorong ketersediaan pendanaan untuk program penanggulangan HIV nasional dan eksplorasi sumber pendanaan alternatif demi keberlanjutan.
Melakukan pemantauan terhadap kebijakan kesehatan, berikut kebijakan-kebijakan lain yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak ODHIV dan populasi kunci.
Menggunakan aplikasi untuk mengelola dan menampilkan data implementasi dan logistik program secara real-time.
Mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan hak ODHIV dan populasi kunci, juga mengatasi hambatan-hambatan terkait HAM dalam mengakses berbagai layanan publik.
Melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas komunitas dan organisasi berbasis komunitas.
Relasi antara Hak Asasi Manusia (HAM) dengan penanggulangan HIV dan AIDS tertuang dalam berbagai dokumen hukum. Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang
Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987 hingga bulan Desember 2023, kasus HIV dan AIDS telah dilaporkan di 511 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, atau
Sejak kasus HIV pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 di Indonesia, epidemi AIDS terus menyebar secara luas, dengan estimasi 503.261 ODHIV berdasarkan data dari Kementerian
