Indonesia AIDS Coalition EoI Number : 153/SK.COI/PR/IAC/III/2018 Issuance Date: March 26th 2018 Saat ini di Indonesia, belum ada hukum yang spesifik mengkriminalisasi Lelaki yang Berhubungan Sex dengan Lelaki (LSL) dan Transgender (kecuali di Aceh yang mempraktekan Qanun Jinayat, atau Hukum Syariah, yang mengkriminalkan praktek hubungan sex sejenis). Undang-undang anti-pornografi dan anti-pornoaksi saat ini, yang sebenarnya […]
Term of Reference Call for Expression of Interest: Sub Sub Recipient “Community System Strengthening and Enabling Environment for Access” The Global Fund New Funding Model continue (NFMc) 2018-2020 Latar Belakang Program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan cita-cita besarnya dalam memastikan pemenuhan akses universal terhadap pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat khususnya kepada […]
Indonesia AIDS Coalition (IAC) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpin oleh dan berbasiskan Orang dengan HIV (ODHA) dan terdampak AIDS lainnya (Pekerja Seks, LGBT, Pengguna Narkotika) yang bekerja untuk isu penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah kerja Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. IAC bekerja khususnya untuk mempromosikan serta mengadvokasikan kebijakan publik yang berpihak […]
Indonesia AIDS Coalition (IAC) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpin oleh dan berbasiskan Orang dengan HIV (ODHA) dan terdampak AIDS lainnya (Pekerja Seks, LGBT, Pengguna Narkotika) yang bekerja untuk isu penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah kerja Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. IAC bekerja khususnya untuk mempromosikan serta mengadvokasikan kebijakan publik yang berpihak […]
Indonesia AIDS Coalition (IAC) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpin oleh dan berbasiskan Orang dengan HIV (ODHA) dan terdampak AIDS lainnya (Pekerja Seks, LGBT, Pengguna Narkotika) yang bekerja untuk isu penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah kerja Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. IAC bekerja khususnya untuk mempromosikan serta mengadvokasikan kebijakan publik yang berpihak […]
Saat ini di Indonesia, belum ada hukum yang spesifik mengkriminalisasi Lelaki yang Berhubungan Sex dengan Lelaki (LSL) dan Transgender (kecuali di Aceh yang mempraktekan Qanun Jinayat, atau Hukum Syariah, yang mengkriminalkan praktek hubungan sex sejenis). Undang-undang anti-pornografi dan anti-pornoaksi saat ini, yang sebenarnya masih dalam bentuk draft, sering digunakan untuk membedakan tindakan dari perilaku hukum (misalnya seks konsensual) dan bagi mereka yang memiliki orientasi seksual selain heteroseksual meningkatkan tingkat sebuah kejahatan dan memaksakan hukuman yang lebih berat. (more…)
