Presentasi Ambassador Birx, President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), pada Regional Operational Plan di Bangkok tanggal 1 – 5 April 2019
Term of Reference Call for Expression of Interest: Sub Sub Recipient “Community System Strengthening and Enabling Environment for Access” The Global Fund New Funding Model
Indonesia AIDS Coalition, disingkat IAC atau yang dibahasa Indonesiakan sebagai Koalisi AIDS Indonesia. IAC adalah Perkumpulan dari komunitas orang dengan HIV dan yang terdampak oleh
Pada tanggal 21-24 Mei 2018 kemarin, Indonesia AIDS Coalition mendapatkan kunjungan dari DIA International Auditing, sebuah lembaga konsultan audit yang saat ini sedang melakukan audit
Pada bulan Mei setiap tahunnya, dunia mendedikasikan satu hari untuk melakukan perenungan mengenai epidemi penyakit HIV yang telah begitu hebatnya menjadi persoalan kesehatan yang serius
Jum’at, 20 April 2012, pukul 13:40 WIB diskusi hari ini mengangkat isu pentingnya keadilan social bagi kelompok rentan? Acara ini dihadiri oleh 12 orang dan
Indonesia AIDS Coalition (IAC) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpin oleh dan berbasiskan Orang dengan HIV (ODHA) dan komunitas terdampak AIDS lainnya (Pekerja
Presentasi Ambassador Birx, President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), pada Regional Operational Plan di Bangkok tanggal 1 – 5 April 2019
Pada tanggal 9-10 April 2019, Indonesia AIDS Coalition mengadakan diskusi kelompok terarah di Kota Makassar. Diskusi ini dibagi menjadi 3 sesi, sesi pertama bersama Inti Muda Makasssar, diksusi kedua bersama rekan-rekan organisasi: PKBI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, Yayasan Gaya Celebes, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, YPKDS, ARV Community Support, Persatuan Korban Napza Makassar, Jaringan Indonesia Positif. […]
Pada tanggal 8-10 April 2019 yang lalu, Indonesia AIDS Coalition diundang ke Jenewa, Swiss, untuk mengikuti pertemuan Global Consultation on Sustainability 2019. Berikut ini adalah presentasi dari Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif IAC.
Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertanda tangan di bawah ini di kawasan ASEAN, mendesak pemerintah Brunei untuk segera menghentikan penerapan penuh Hukum Pidana Syariah (SPC). Undang-undang tersebut mencakup ketentuan yang bertentangan dengan standar HAM internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), […]
We, the undersigned civil society organizations in the ASEAN region, urge the government of Brunei to immediately halt the full implementation of the Sharia Penal Code (SPC). The said law entails provisions that contradict international human rights standards, including the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Convention on the Rights of the Child (CRC), […]
