Isu kesehatan mental sering kali masih dibayangi oleh stigma di tengah masyarakat. Persepsi negatif dan kurangnya pemahaman membuat kelompok rentan, termasuk Pekerja Seks Perempuan (PSP), kerap menerima respons yang tidak mendukung. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Petugas Lapangan (PL) yang berada di garis terdepan dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan intervensi di lapangan.

Menyadari hal tersebut, pada tanggal 1–4 Juli 2025, Indonesia AIDS Coalition (IAC) melaksanakan Focused Group Discussion (FGD) mengenai Rencana Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan terkait Kesehatan Mental di Kota Tangerang Selatan.

Diskusi hari pertama membuka fakta bahwa banyak PL belum dibekali pelatihan teknis yang memadai untuk menghadapi PSP. Hambatan komunikasi antar sektor – seperti Dinas Kesehatan, psikolog, dan LSM lokal – membuat sinergi sulit tercapai. Selain itu, ketiadaan modul pelatihan standar menyebabkan metode dan kualitas intervensi berbeda-beda antar wilayah. Stigma masyarakat bahkan sering membuat petugas dianggap membawa isu negatif, memunculkan resistensi, dan menurunkan motivasi kerja.

Sesi brainstorming yang dipandu oleh Akbar dan Amanda yang memetakan kebutuhan pelatihan yang nyata. PL perlu keterampilan komunikasi empatik, pemahaman gangguan mental seperti depresi atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), juga pelatihan Psychological First Aid (PFA) untuk memberi dukungan awal bagi individu yang mengalami tekanan psikologis. Jalur rujukan ke tenaga profesional juga menjadi materi penting yang harus dipahami.

Masukan dari peserta menegaskan bahwa peningkatan kapasitas tidak boleh bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari rencana kerja tahunan dan indikator kinerja utama. Data yang dipresentasikan oleh Alfan juga menunjukkan bahwa daerah terpencil memiliki kebutuhan pelatihan tertinggi karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan jiwa.

Hamam memaparkan usulan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis indikator kompetensi PL, yang mencakup keterampilan komunikasi, asesmen, pemahaman isu lokal, dan koordinasi lintas sektor. Evaluasi rutin diharapkan dapat memastikan kualitas layanan dan menjadi dasar perbaikan program.

Masukan lain datang dari Ria dan Irwandy, yang menekankan pentingnya pelibatan ahli kesehatan jiwa lokal. Selain memberikan materi pelatihan yang relevan secara budaya, keterlibatan mereka juga meningkatkan kredibilitas program dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Rangkaian FGD ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan titik awal pembentukan strategi peningkatan kapasitas yang lebih sistematis. Standarisasi modul pelatihan dan integrasi ke rencana kerja organisasi menjadi dua fokus utama. Pada akhir kegiatan, disepakati penggunaan pendekatan blended learning dengan kombinasi online dan tatap muka, juga pembentukan tim kerja.

Dengan komitmen bersama, harapannya tantangan yang selama ini menghambat dapat diubah menjadi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan penjangkauan yang lebih efektif dan empatik. Kelompok populasi kunci, termasuk PSP, berhak mendapatkan dukungan, dan petugas lapangan berhak mendapatkan bekal yang memadai untuk memberikan layanan yang terbaik.