Indonesia kini menyandang status sebagai upper middle-income country. Pencapaian ini membawa perubahan besar pada lanskap pendanaan pembangunan nasional, termasuk sektor kesehatan. Seiring dengan menurunnya dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional, pemerintah dituntut untuk memperkuat mekanisme pendanaan domestik. Dalam konteks program penanggulangan HIV-AIDS, Indonesia bahkan diproyeksikan harus mampu membiayai lebih dari 90% kebutuhan program secara mandiri pada tahun 2025.

Perubahan ini menjadi tantangan besar, terutama karena sebagian besar layanan HIV yang menyasar populasi kunci dan kelompok rentan masih sangat bergantung pada dana luar negeri. Salah satu solusi yang kini dikembangkan pemerintah bersama masyarakat sipil adalah mekanisme Swakelola Tipe III—yang mana Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk layanan kesehatan berbasis komunitas.

Untuk mendukung implementasi dari skema ini, IAC (Indonesia AIDS Coalition) menyelenggarakan kegiatan coaching penyusunan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagi OMS di Kota Bandar Lampung pada 27–28 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas OMS agar mampu menyusun proposal dan RAB yang profesional dan siap diajukan kepada pemerintah daerah (Provinsi/Kota) melalui mekanisme Swakelola Tipe III.

Kegiatan dibuka dengan sesi diskusi bersama Technical Officer (TO) Lampung, yang menyoroti pentingnya kemandirian pendanaan bagi keberlanjutan program HIV-AIDS. Dalam sesi ini, para peserta—yang terdiri dari perwakilan berbagai organisasi seperti IPPI Lampung, OPSI Lampung, Gaylam, Damar, KOMAPPI, dan Klinik Angsa Putih—berbagi pengalaman dan tantangan dalam mengakses pendanaan pemerintah.

Para fasilitator dari IAC memandu sesi coaching dengan pendekatan partisipatif. Peserta dilatih menyusun proposal yang  terukur dan relevan dengan prioritas pemerintah daerah. Tak hanya aspek teknis, sesi ini juga menekankan pentingnya legalitas organisasi, jejaring kemitraan, serta strategi advokasi yang efektif agar OMS diakui sebagai mitra yang sejajar pemerintah.

Salah satu momen menarik dalam kegiatan ini adalah latihan penulisan proposal kolektif. Dari berbagai isu yang diusulkan, kelompok pertama menetapkan tema “Ketahanan Ekonomi bagi Perempuan dan Anak dengan HIV di Kota Bandar Lampung,” sementara kelompok kedua memilih topik “Penguatan Perlindungan Anak dan Remaja melalui Pendampingan dan Sistem Kesehatan Terpadu di Provinsi Lampung.” Proses ini menunjukkan komitmen peserta untuk berkolaborasi lintas isu dan lembaga dalam mengembangkan program berbasis kebutuhan komunitas.

Selain belajar menyusun proposal, peserta juga mendapatkan pendampingan  dalam pembuatan RAB yang sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan Tahun 2025. Mereka didorong untuk berpikir strategis dalam merancang kegiatan, memastikan setiap komponen anggaran relevan, efisien, dan akuntabel.

Melalui kegiatan coaching ini, IAC berharap OMS di Kota Bandar Lampung dapat memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS dan isu kesehatan komunitas lainnya. Lebih dari sekadar pelatihan teknis, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk membangun kepercayaan, kolaborasi, dan kemandirian pendanaan masyarakat sipil menuju keberlanjutan program kesehatan di Indonesia.

Selain di Kota Bandar Lampung, kegiatan coaching juga dilaksanakan di Kota Semarang dan Bandung.