Community-Led Monitoring (CLM) Indonesia Task Force menggelar pertemuan koordinasi nasional pada tanggal 15-17 Oktober 2025 di Kota Bogor. Pertemuan yang difasilitasi oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) ini menjadi ruang penting bagi jaringan nasional, organisasi masyarakat sipil, dan penerima manfaat untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan strategi advokasi, serta memastikan keberlanjutan mekanisme CLM di tengah dinamika pendanaan program HIV di Indonesia.

Menguatkan Kolaborasi di Tingkat Nasional

Pertemuan dibuka oleh Irwandy (IAC) dan Panca (Spiritia) yang menegaskan pentingnya sinergi lintas jaringan agar CLM tidak berjalan sendiri-sendiri. “Melalui CLM, kita mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi komunitas dalam memperbaiki kualitas layanan kesehatan,” ujar Irwandy.

Dalam sesi pertama, Zaidan memaparkan capaian CLM CSS-HR tahun 2024 yang telah mengumpulkan 3.802 umpan balik selama 8 bulan implementasi. IAC juga berhasil mendorong surat edaran resmi dari 5 Dinas Kesehatan Provinsi dan 9 Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan CLM. Kolaborasi melalui skema Public Private Community Partnership (PPCP) menjadi praktik baik yang menghubungkan layanan pemerintah, swasta, dan komunitas dalam satu sistem pemantauan terpadu.

Namun, sejumlah peserta menyoroti masih lemahnya koordinasi antar pelaksana CLM. Mereka menekankan perlunya forum reguler agar hasil pemantauan komunitas dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat oleh layanan dan pemerintah daerah.

Diskusi Teknis dan Tantangan Overlapping Program

Hari kedua diwarnai dengan diskusi kritis seputar tumpang tindih implementasi CLM di beberapa daerah. Beberapa jaringan, seperti OPSI dan GWL-INA, melaporkan adanya 2 CLM yang berjalan bersamaan di satu kota, sehingga menimbulkan kebingungan bagi petugas lapangan.

Menanggapi hal ini,  salah seorang Chair CLM-INA Task Force mengusulkan agar dilakukan pembagian wilayah dan koordinasi intensif antar jaringan nasional. “CLM Jarnas awalnya dibentuk untuk mengisi celah dari CLM CSS-HR, jadi penting bagi kita untuk memastikan tidak ada duplikasi data maupun kegiatan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan UNAIDS menjelaskan bahwa integrasi antara sistem R-CAD dan CLM Dashboard sedang dikembangkan agar data dapat lebih transparan dan mudah digunakan untuk advokasi kebijakan berbasis bukti.

Pemilihan Kepemimpinan Baru dan Rencana untuk Tahun 2026

Pada sesi Kamis pagi, Chair CLM-INA memaparkan refleksi perjalanan CLM-INA dan menyerukan perlunya revitalisasi komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, terutama terkait Petunjuk Teknis (Juknis) CLM yang masih menunggu pengesahan. Setelah melalui proses pemilihan terbuka, 3 Chair baru CLM-INA Task Force terpilih.

Hari terakhir difokuskan pada penyusunan rencana kerja tahun 2026, dengan prioritas utama:

1. Mendorong government buy-in dan pengesahan Juknis CLM oleh Kementerian Kesehatan.
2. Memastikan CLM masuk dalam proposal Global Fund Grant Cycle 8.
3. Melakukan policy dialogue nasional bersama para PR dan pemangku kepentingan yang relevan.
4. Mengembangkan panduan kerja CLM-INA Task Force serta memperluas cakupan CLM untuk isu TB dan malaria.

Pertemuan ditutup dengan semangat kolaborasi baru untuk memperkuat peran komunitas sebagai pengawas layanan kesehatan, memastikan tidak ada penerima manfaat yang tertinggal dalam akses layanan HIV-AIDS, TB, dan malaria di Indonesia.