Upaya memperluas akses publik ke obat-obatan esensial terus menjadi agenda penting dalam memperjuangkan sistem kesehatan yang berkeadilan. Menyadari peran strategis dari kelompok masyarakat sipil dalam mendorong pemanfaatan dari  fleksibilitas TRIPS oleh pemerintah, Indonesia AIDS Coalition (IAC) kembali menyelenggarakan bagian dari rangkaian kegiatan Patent Opposition Academy (POA). Setelah pelaksanaan IAC POA pada bulan Juli 2025, IAC mengadakan sesi lanjutan bertajuk IAC POA Follow-Up Workshop: Pencarian Prior Art, sebagai pendalaman atas salah satu topik yang paling diminati oleh peserta.

Fleksibilitas TRIPS, sebagaimana direkomendasikan oleh badan-badan PBB seperti UNAIDS, WHO, dan UNDP, merupakan instrumen vital untuk menjamin ketersediaan dari obat-obatan esensial secara terjangkau oleh masyarakat. Salah satu komponen dari fleksibilitas TRIPS adalah banding paten, yakni mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga untuk menentang keberadaan dari suatu paten yang dianggap tidak memenuhi syarat pemberian paten. Dalam konteks Indonesia, proses ini dilakukan di Komisi Banding Paten yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum RI.

Workshop dibuka oleh perwakilan dari IAC, yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sesi sebelumnya yang membahas mengenai klaim farmasi. Diskusi awal berlangsung interaktif, mencakup isu-isu terkini terkait akses ke obat—mulai dari efektivitas dan harga tinggi ARV generi baru seperti Lenacapavir, praktik monopoli di industri farmasi, hingga urgensi bagi produksi obat generik lokal. Para peserta juga membahas bagaimana keberhasilan kasus obat TB RO Bedaquiline dapat menjadi inspirasi dalam mendorong produksi generik Lenacapavir, terutama dengan adanya tekanan internasional dan banding paten yang diajukan di berbagai negara.

Topik mengenai kualitas obat generik turut menjadi sorotan. Seorang ahli farmasi yang menjadi fasilitator utama, menekankan bahwa obat generik di Indonesia telah melalui uji BA/BE juga diawasi oleh BPOM yang kredibilitasnya diakui secara internasional. Ia turut menjelaskan bahwa mahalnya obat paten sering kali lebih berkaitan dengan biaya pemasaran dan keuntungan perusahaan, dibanding dengan biaya riset dan pengembangan yang hingga kini tidak diketahui datanya secara pasti.

Bagian inti workshop berfokus pada pencarian prior art, yang merupakan fondasi penting dalam penyusunan dokumen permohonan banding paten. Prior art digunakan untuk menilai apakah suatu invensi benar-benar baru dan memenuhi syarat pemberian paten. Melalui kombinasi paparan dan kerja kelompok, peserta belajar menelusuri dokumen paten hingga artikel ilmiah dan penelitian yang relevan. Tantangan utama yang ditemukan peserta adalah aksesibilitas dokumen paten, terutama melalui laman DJKI, serta pemahaman bagaimana prior art digunakan secara berbeda untuk mematahkan klaim yang juga berbeda-beda.

Melalui workshop ini, IAC menegaskan komitmennya sebagai bagian dari Koalisi Make Medicines Affordable (MMA) untuk membangun kapasitas profesional lokal yang mampu terlibat dalam advokasi akses ke obat. Dengan pemahaman mendalam mengenai prior art, peserta kini memiliki fondasi lebih kuat untuk berkontribusi dalam upaya memperluas akses publik yang terjangkau ke obat-obatan esensial di Indonesia.