Melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Angka ini meningkat drastis dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 71 triliun, di mana peningkatan yang terjadi lebih dari tiga kali lipatnya.

Oleh Badan Gizi Nasional (BGN), target serapan anggaran raksasa ini mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per hari, menunjukkan besarnya dana yang akan tersalurkan selama pelaksanaan program. Hal ini menjadikan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu komponen anggaran terbesar dalam RAPBN 2026.

Kendati demikian, program yang dirancang untuk menjangkau sekitar 82,9 juta siswa sekolah, ibu hamil, dan balita guna mendukung peningkatan gizi dan pertumbuhan ini menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak. Hal ini utamanya diakibatkan oleh penyerapan alokasi dana program yang banyak memangkas anggaran lain; seperti pendidikan, kesehatan, hingga fungsi ekonomi.

Padahal, pendanaan global yang saat ini tengah terlaksana untuk program penanggulangan HIV sedang mengalami penurunan — yang mana hal ini juga memengaruhi Indonesia, khususnya secara programatik. Itulah mengapa Indonesia yang kini tengah melalui proses transisi pendanaan yang berkelanjutan sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah.

Namun, walaupun RAPBN 2026 di bidang kesehatan telah meningkat sebanyak 13,2% dari tahun sebelumnya (sebesar Rp 218,5 triliun di tahun 2025 menjadi Rp 244 triliun di tahun 2026), pos anggaran di bidang kesehatan ini akan dipangkas sebesar Rp 24,7 triliun atau sekitar 9,2% dan direalokasikan untuk anggaran program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Ir. Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program MBG ini akan tetap dijalankan selama bulan Ramadan. Pernyataan ini juga menerima banyak kritik dari berbagai pihak, di mana mereka menyayangkan gelontoran dana yang besar ini dikhawatirkan menjadi tidak tepat sasaran — menimbang mayoritas penerimanya tengah menjalankan ibadah puasa.

Dilansir dari dokumen HIV Investment Case Analysis (ICA) oleh UNAIDS pada tahun 2024, Indonesia membutuhkan anggaran dana sebesar Rp 39,8 triliun yang digunakan selama delapan tahun dalam rangka program percepatan menuju Ending AIDS 2030. Nominal tersebut setara dengan Rp 4,9 triliun per tahun, yang berarti setara dengan dana yang diperlukan program MBG selama kurang-lebih lima hari saja.

Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap keputusan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana negara memaknai prioritas. Di tengah keterbatasan dan tantangan pembiayaan kesehatan yang semakin berat, negara dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya menjawab kebutuhan gizi, tetapi juga untuk melindungi keberlangsungan hidup jutaan orang yang bergantung pada layanan kesehatan.

Karena ketika lima hari anggaran satu program dapat menyamai bobot material satu tahun kebutuhan program kesehatan, pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu — melainkan apa yang benar-benar menjadi prioritas. Gizi dan kebutuhan kesehatan merupakan dua pilar yang menopang kualitas hidup bangsa. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus mengawal proses dan memastikan setiap rupiah uang belanja negara dapat menghadirkan dampak nyata bagi masa depan Indonesia.