Setelah terpilih menjadi Principal Recipient (PR) The Global Fund-ATM, Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengimplementasikan program penguatan Sistem Komunitas dan Hak Asasi Manusia (Community System Strengthening-Human Rights/CSS-HR). Salah satu aktivitas yang dijalankannya adalah melakukan advokasi anggaran khusus untuk program penanggulangan HIV bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) local melalui mekanisme Swakelola.
Indonesia sebagai negara dengan status “upper middle-income country”, mengalami situasi pendanaan donor internasional yang perlahan mulai berkurang. Maka dari itu, tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menunjang keberlanjutan OMS HIV dalam mengakses anggaran pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam program penanggulangan HIV.
Program implementasi Swakelola sudah dimulai dengan assessment pemetaan keberlanjutan OMS HIV yang akan mengimplementasikan mekanisme Swakelola di 10 (sepuluh) ibukota provinsi, yakni Jayapura, Sorong, Makassar, Denpasar, Surabaya, Semarang, Bandung, DKI Jakarta, Palembang, dan Medan.
Assessment ini dilakukan oleh Konsil LSM Indonesia, melalui bantuan UNAIDS, dengan melibatkan 63 OMS HIV yang merupakan mitra-mitra dari IAC di 10 ibukota tersebut. Assessment terdiri dari pengisian survey Indeks Kinerja Organisasi (IKO) dan survey eligibilitas untuk akes mekanisme Swakelola, in-depth interview, serta Focus Group Discussion (FGD) di 78 (tujuh) kota.
Setelah assessment dilaksanakan, terdapat 6 (enam) ibukota provinsi yang secara kapasitas IKO dan kapasitas fisik, layak untuk mengimplementasikan Swakelola. Enam ibukota provinsi tersebut adalah Medan, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Makassar. Selain terpilihnya enam kota tersebut, terdapat enam Technical Officer (TO) yang bertugas sebagai pemantau alokasi anggaran pemerintah daerah yang berpotensi untuk diakses dalam mekanisme Swakelola oleh para OMS HIV dan memberikan bantuan teknis. OMS HIV tersebut disebut sebagai champion, yang mana akan menjadi pionir IMS di masing-masing wilayah dalam mengimplementasikan mekanisme Swakelola.
Sebelum dimulainya pelaksanaan implementasi Swakelola di Setiap daerah, IAC terlebih dahulu mengadakan pertemuan kick-off nasional yang bertujuan untuk merumuskan perencanaan program implementasi Swakelola. Di dalam pertemuan itu, IAC melibatkan banyak pihak, yakni Technical Officer, OMS champion, pemerintah tingkat daerah, serta pemerintah tingkat pusat.
Pertemuan tersebut dilakukan pada 12 – 15 Juni 2022 di Jakarta. Hari pertama diskusi dilakukan dengan 4 pemaparan dari perwakilan pemerintah. Pemaparan pertama dibawakan oleh DR. dr. Brian Sri Prahastuti dari Kantor Staff Presiden melalui Zoom Cloud Meeting. Materi yang dibawakan beliau bertema “Komitmen Pemerintah dalam Mendukung Kemitraan dengan Masyarakat Sipil”. Beberapa hal yang dapat digaris bawahi dari materi itu adalah terkait prioritas nasional yang salah satunya merupakan peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, major project reformasi system kesehatan nasional, alokasi anggaran 2022, serta pentahelix mitra pembangunan.
Pemaparan kedua dibawakan oleh perwakilan 
dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Antonius Lambok Sihombing dengan materi yang menjelaskan mengenai “Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Potensi Kemitraan dengan Masyarakat Sipil lewat Swakelola”. Beliau dalam pembahasannya menerangkan terkait dengan definisi swakelola serta tipe-tipe yang ada di dalamnya. Selain itu beliau juga menjelaskan terkait dengan cara pengadaan jasa, tujuan swakelola, persyaratan penyelenggara swakelola tipe III, penyususnan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan pengenaan sanksi.
Materi selanjutnya bertema “Potensi Swakelola Tipe III sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan” yang dijelaskan oleh perwakilan dari BAPPENAS yaitu Maharani. Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam materi ini adalah terkait arah kebijakan dan strategi, Rencana Kerja Pemerintah 2022 mengenai penguatan kapasitas lembaga demokrasi, potensi dan evaluasi Swakelola Tipe III, tantangan pendanaan OMS di masa pandemi, serta rencana pembentukan dana abadi untuk OMS.
Selanjutnya, Pemaparan terakhir dari pertemuan ini dibawakan oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan dengan tema “Implementasi Program lewat Mekanisme Swakelola dalam Lingkungan Kementerian Kesehatan, Khususnya Subdit HIV”. Beberapa poin yang dibahas pada sesi ini antara lain pengadaan swakelila dan program-program yang dapat diswakelolakan oleh Kementerian Kesehatan, yakni Udayana 2022, Operational Research 2022 serta membahas tentang output dari kegiatan-kegiatan yang dapat diswakelolakan tersebut.
Di hari kedua, diskusi dilakukan dengan 4 pemaparan dari perwakilan OMS seperti materi terkait “Asistensi Organisasi Masyarakat Sipil HIV untuk Akses Dana Pemerintah Lewat Mekanisme Swakelola: Sebuah Program Dukungan the Global Fund CSS-HR” yang dibawakan oleh perwakilan IAC, materi “Kesiapan Organisasi Masyarakat Sipil HIV untuk Mengakses Dana Pemerintah Lewat Mekanisme Swakelola: Asesmen Cepat di 10 Kota” yang dibawakan oleh perwakilan dari UN Women, materi “Penguatan Sistem Komunitas lewat Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil: Sharing Story Program IMPACT-Plus” yang dibawakan oleh perwakilan Impact+, serta materi terkait dengan cerita sukses keberhasilan OMS mengakses dana pemerintah lewat mekanisme Swakelola yang dibawakan oleh perwakilan Yayasan Penabulu dengan tema “Sharing Story: Akses Dana Pemerintah Lewat Mekanisme Swakelola.
Dari 8 pemaparan itu diharapakan peserta yang hadir dalam kick-off on Social Contracting, baik dari perwakilan pemerintah daerah juga OMS yang telah terpilih untuk melakukan pilot project dapat memanfaatkan mekanisme Swakelola untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Khususnya untuk Isu HIV, TB, dan Malaria. Lalu IAC sebagai penyelenggara juga berharap dari pertemuan ini dapat tercipta Koordinasi awal antara TO, OMS, serta pemerintah daerah dan pusat terkait implementasi Swakelola.
