Keterlibatan masyarakat, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 melalui prinsip Greater Involvement of People Living with HIV (GIPA), yang menyarankan agar ODHIV diperlakukan setara, diperhatikan dalam program penanggulangan HIV-AIDS, serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan desain program. Prinsip GIPA juga menyarankan adanya pemantauan terhadap implementasi program, yang berbasis pada masyarakat. Terkait hal tersebut, terdapat konsep Community-Led Monitoring (CLM), yang mana pemantauan dipimpin oleh komunitas dan komunitas berperan aktif dalam memastikan agar upaya penanggulangan HIV-AIDS yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
CLM di Indonesia pertama kali dilaksanakan dalam konteks program HIV melalui pemantauan stok ARV yang dilakukan oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC). Kini, CLM di Indonesia telah berkembang dan diimplementasikan oleh berbagai organisasi seperti CLM Community Sytsem Strengthening-Human Rights (CSS-HR) yang dilakukan oleh IAC, CLM Joint National Network yang melibatkan 6 jaringan nasional dan dipandu oleh PPH Atmajaya, serta Advocate For Health (A4H) yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif (JIP).
Hasil pemantauan berbasis komunitas yang telah dilakukan melalui beragam inisiatif CLM menghasilkan berbagai temuan yang dilengkapi dengan data dan informasi komprehensif yang bersumber dari komunitas. Hasil temuan ini kemudian disampaikan kepada para pembuat kebijakan guna mendapatkan respons atas temuan CLM dan mendorong keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan terkait, terutama para pembuat kebijakan di tingkat nasional.
Sebelumnya, pada bulan Juli 2023, para pelaksana CLM yang tergabung dalam CLM-INA Task Force telah mengadakan kegiatan National Policy Dialogue, atau Dialog Kebijakan Nasional, yang bertajuk “#BerbenahBersama: Membangun Kolaborasi Multi-pihak untuk Mendorong Ko-kreasi dalam Program Penanggulangan HIV.” Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari lembaga pemerintah, pihak swasta, mitra pembangunan internasional, dokter, serta OMS, yang menghasilkan sejumlah rekomendasi. Setelah setengah tahun berlalu, CLM-INA Task Force melaksanakan kegiatan Dialog Kebijakan Nasional yang kedua pada tahun 2023, yang bertajuk “Our Voice, Our Future: Biarkan Komunitas Memimpin.”
Pada kegiatan yang berlangsung di hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, terdapat 3 isu utama, atau tematik, yang diangkat, yakni:
- Community Health Workers: Rekognisi dan Perlindungan”
- U=U: Perluasan Pemahaman atas Konsep pada Tenaga Kesehatan dan Komunitas untuk Mendorong Penurunan LTFU
- JKN: Mendorong Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penyakit yang berkaitan dengan HIV-AIDS
Kegiatan dibuka oleh opening remarks dari Ibu Krittayawan Boonto, Country Director UNAIDS Indonesia dan Dr.dr. Brian Sriprahastuti, MPH, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Dalam paparan singkat dari kedua tokoh, dikatakan bahwa komunitas berperan penting dalam mendukung peningkatan capaian 95-95-95. Saat ini, masih terdapat bottleneck dalam pencapaian target 95 yang kedua, yakni retensi konsumsi ARV. Beberapa kendala yang ditemukan adalah ketidakpastian stok ARV (stok timbul-tenggelam dan solusi atas stockout yang diberikan belum bersifat permanen) dan stigma & diskriminasi. Beberapa PR adalah bagaimana cara untuk untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan asing, meningkatkan koordinasi multisektor dan antar program, serta bagaimana cara mengedepankan isu HIV agar mendapatkan perhatian dari para high level stakeholder. Salah satunya melalui kegiatan Dialog Kebijakan Nasional ini.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan singkat mengenai CLM dan CLM-INA Task Force oleh Chair, yang mana disampaikan bahwa CLM merupakan mekanisme umpan balik dari komunitas untuk program-program pemerintah dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Mekanisme CLM dikenal sebagai feedback loop, yang mana data yang dikumpulkan kemudian menjadi materi untuk melakukan advokasi. Di sisi lain, CLM dapat menjadi jembatan yang menghubungkan petugas di layanan dengan stakeholder di level yang lebih tinggi. Juga dapat membantu menyediakan data dari perspektif komunitas. Kini, terdapat 3 implementer CLM di Indonesia, yakni A4H, CSS-HR, dan CLM Joint National Network. Total, terdapat 56 K/K yang dijangkau, dengan beberapa distrik overlapping. Masing-masing memiliki indikatornya tersendiri.
Kemudian, peserta diperkenankan untuk menuju ke breakout room sesuai dengan tematik yang dipilih untuk melakukan diskusi. Masing-masing tematik memiliki panelis yang akan menanggapi pertanyaan dari moderator dan peserta. Adapun, panelis untuk tematik 1 adalah Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Biro Organisasi dan SDM, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Panelis untuk tematik 2 adalah Tim Kerja HIV-AIDS, PIMS, dan Hepatitis C Kementerian Kesehatan, PJ HIV Sudinkes Jakarta Selatan, serta Sekretariat Nasional JIP. Terakhir, panelis untuk tematik 3 adalah BPJS Kesehatan, BPJS Watch, dan Sudinkes Jakarta Timur.
Hasil dari diskusi per tematik adalah penyusunan rekomendasi untuk masing-masing tematik, dengan penanggung jawab spesifik.
