Indonesia AIDS Coalition (IAC) terus memperkuat keterlibatan komunitas dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui mekanisme Community-Led Monitoring (CLM). Setelah meluncurkan platform CLM digital secara nasional pada bulan Februari 2025, IAC kini melakukan supervisi lapangan di Kota Kediri dan Surabaya untuk memastikan perluasan wilayah implementasi berjalan optimal.

CLM sendiri merupakan sebuah pendekatan yang memberi ruang bagi komunitas terdampak HIV untuk memberikan umpan balik langsung terhadap layanan kesehatan yang mereka terima. Melalui mekanisme ini, suara komunitas—terutama populasi kunci dan Orang dengan HIV (ODHIV)—dapat diintegrasikan dalam evaluasi layanan, sehingga penyedia kesehatan dapat merespons kebutuhan secara lebih efektif.

Kediri: Kolaborasi Komunitas dan Pemerintah

Supervisi pertama dilakukan di Kota Kediri, dengan menggandeng Yayasan Redline Indonesia sebagai mitra lokal. Diskusi awal menekankan target agar sedikitnya 10 komunitas dampingan (KD) mengisi formulir CLM di satu layanan setiap bulannya. Meski sederhana, data tersebut menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi masalah, baik terkait ketersediaan obat, sikap tenaga kesehatan, maupun aksesibilitas layanan – untuk menyebutkan beberapa.

Kunjungan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas Pesantren 1—fasilitas kesehatan dengan jumlah ODHIV terbanyak di Kediri. Dinkes menilai CLM dapat menjadi wadah bagi pasien yang enggan menyampaikan keluhan secara langsung kepada tenaga kesehatan. Selain sejalan dengan Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang pelibatan masyarakat, data CLM juga dinilai bermanfaat untuk peningkatan akreditasi layanan.

Menariknya, Puskesmas Pesantren 1 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung CLM. Dengan 410 ODHIV aktif, puskesmas ini menjadi rujukan penting. Meskipun stigma masih menjadi tantangan di Kota Kediri, tenaga kesehatan dilaporkan ramah dan dipercaya oleh pasien.

Surabaya: Tantangan dan Harapan

Selanjutnya, tim IAC melakukan supervisi ke Kota Surabaya dengan mengunjungi Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Tenggilis, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Yayasan Orbit Surabaya.

Sebagai kota prioritas CLM sejak 2023, Surabaya memiliki capaian yang cukup menggembirakan. Puskesmas Putat Jaya, misalnya, dikenal ramah terhadap komunitas sejak lama, bahkan sejak kawasan Dolly masih beroperasi. Data CLM menunjukkan kepuasan pasien relatif tinggi, meskipun masih ada kendala terkait pencatatan real time dan ketersediaan logistik PrEP.

Di sisi lain, Puskesmas Tenggilis yang baru menjadi layanan PDP pada 2022 melaporkan 34 ODHIV aktif. Kendati masih terbatas dalam menyediakan layanan tambahan seperti PrEP atau pelicin, CLM dianggap bermanfaat untuk menampung suara pasien yang enggan bicara langsung dengan tenaga kesehatan.

Diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memperkuat dukungan atas perluasan CLM. Data yang dihasilkan dinilai dapat melengkapi instrumen nasional PPCP (Public-Private-Community-Partnershhip) dan bahkan diintegrasikan dengan isu kesehatan lain seperti TB dan malaria.

Menyongsong Ekspansi CLM Nasional

Kunjungan ke Yayasan Orbit Surabaya menyoroti tantangan teknis, mulai dari rendahnya minat komunitas untuk mengisi formulir hingga keterbatasan dalam menempelkan QR code CLM di fasilitas kesehatan. Namun, berbagai inovasi—seperti penggunaan link WA—diharapkan mampu meningkatkan partisipasi.

Dari hasil supervisi di Kediri dan Surabaya, IAC menyimpulkan bahwa kedua kota menunjukkan kesiapan untuk memperluas dan menguatkan CLM. Kediri dengan dukungan Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas Pesantren 1 yang terbuka, juga Surabaya dengan pengalaman panjang dalam pendampingan komunitas, menjadi pijakan kuat menuju ekspansi CLM ke berbagai wilayah lain di Indonesia.

Melalui CLM, IAC percaya kualitas layanan kesehatan tidak hanya diukur dari standar medis, tetapi juga dari pengalaman nyata pasien. Dengan memperluas CLM, diharapkan tercipta sistem layanan yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kebutuhan ODHIV dan populasi kunci.

Adapun, kegiatan supervisi serupa juga dilakukan di Kota Pekanbaru, Semarang, Mataram, Banjarmasin, Samarinda, dan Palu pada bulan Agustus 2025.