Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam pembiayaan program kesehatan, khususnya HIV-AIDS. Setelah ditetapkan sebagai upper middle-income country, dukungan donor internasional terhadap program strategis semakin berkurang. Berdasarkan proyeksi pemerintah, pada tahun 2025 Indonesia harus mampu membiayai lebih dari 90% kebutuhan program HIV secara domestik. Situasi ini menuntut adanya strategi inovatif agar layanan berbasis komunitas terus berkelanjutan.

Salah satu solusi yang kini dikembangkan adalah Kontrak Sosial melalui mekanisme Swakelola Tipe III, yaitu skema kerja sama yang memungkinkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menyediakan barang dan/atau jasa bagi publik dengan dukungan anggaran negara maupun daerah. Pendekatan ini menegaskan pengakuan formal atas peran OMS, khususnya dalam menjangkau populasi kunci dan kelompok rentan yang selama ini banyak bergantung pada dukungan donor luar negeri.

Pelatihan Advokasi Swakelola Tipe III di Kota Makassar

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas OMS, IAC menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Swakelola Tipe III pada tanggal 19–20 Agustus 2025 di Kota Makassar. Pelatihan ini diikuti peserta yang berasal dari OMS, jaringan nasional, Technical Officer (TO), serta perwakilan dinas terkait.

Pada hari pertama, peserta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi Swakelola Tipe III, mulai dari minimnya pemahaman mengenai regulasi, anggapan bahwa OMS mengambil alih pekerjaan pemerintah, hingga kurangnya political will di tingkat pimpinan. Diskusi juga menyoroti pentingnya komitmen dan komunikasi strategis antara OMS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga kesesuaian antara program dengan kebutuhan daerah.

Hari kedua difokuskan pada praktik baik dari Kota Denpasar yang telah berhasil mengimplementasikan Swakelola Tipe III di bidang respons HIV. Pengalaman dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar menunjukkan bahwa kerja sama dengan OMS justru dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Peserta kemudian mendiskusikan peluang serupa di Kota Makassar, termasuk dengan Dinas Kesehatan dan DP3A, yang membuka kemungkinan program di bidang penjangkauan, pendampingan, perlindungan perempuan, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan – untuk menyebutkan beberapa.

Menyusun Strategi dan Tindak Lanjut

Pelatihan juga membekali peserta dengan keterampilan menyusun proposal, strategi komunikasi, hingga pemetaan stakeholder. OMS diajak untuk merancang proposal berbasis data yang selaras dengan RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga lebih relevan dengan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut, disepakati beberapa langkah konkret, di antaranya: 1) Penyusunan proposal Swakelola Tipe III; 2) Pembentukan konsorsium OMS dan penentuan lead management; serta audiensi dengan Dinas Kesehatan, DP3A, dan Walikota Makassar.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu membuka jalan bagi implementasi Swakelola Tipe III di Kota  Makassar pada tahun anggaran 2026.

Menuju Keberlanjutan Program Penanggulangan HIV

Melalui pelatihan ini, OMS di Kota Makassar semakin memahami bahwa Swakelola Tipe III bukan sekadar mekanisme pendanaan, melainkan strategi keberlanjutan yang menguatkan kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Dengan adanya komitmen bersama, layanan HIV berbasis komunitas dapat terus hadir, meskipun dukungan donor internasional semakin berkurang.

Ke depan, kunci keberhasilan terletak pada sinergi, kepercayaan, dan komunikasi efektif antara semua pihak, agar program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi populasi kunci dan kelompok rentan.