Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, Indonesia AIDS Coalition (IAC) menyelenggarakan Pertemuan Perempuan yang Hidup dengan HIV (PDHIV) pada tanggal 22–24 September 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penyusunan masukan komunitas untuk Global Fund Grant Cycle 8 (GC8), dengan fokus menjajaki kebutuhan dan pengalaman hidup PDHIV.

Selama ini, isu-isu perempuan dan anak kerap terpinggirkan dalam penyusunan kebijakan dan alokasi pendanaan program HIV. Padahal, tren global—khususnya yang didorong oleh donor seperti Amerika Serikat—kini semakin menekankan pada pentingnya pendekatan berbasis gender dan keluarga dalam implementasi program kesehatan. Melalui forum ini, IAC berupaya menggali langsung suara dari PDHIV untuk memastikan kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.

Dalam diskusi pembuka, peserta menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh PDHIV mulai dari disclosure status HIV kepada pasangan dan keluarga, akses ke layanan kesehatan reproduksi, hingga isu menopause dan penuaan dengan HIV. “Perempuan memiliki kerentanan berlapis—bukan hanya karena status HIV, tetapi juga karena stigma sosial, ketimpangan gender, dan keterbatasan akses ke layanan kesehatan,” ujar salah satu peserta.

Narasumber dr. Brian memaparkan pentingnya peran perempuan dalam pengasuhan anak, terutama pada masa emas (0–6 tahun). Ia menegaskan bahwa parenting adalah keterampilan yang harus dipelajari, bukan bawaan alamiah. Bagi ibu yang hidup dengan HIV, pengasuhan memiliki tantangan tambahan—mulai dari perencanaan kehamilan, nutrisi, hingga menyusui yang aman.

Narasumber dr. Teza F. menekankan bahwa kesehatan reproduksi (kespro) adalah hak dasar setiap perempuan, termasuk PDHIV. Ia mengingatkan pentingnya layanan yang ramah, tidak diskriminatif, dan berbasis hak. Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya hambatan—mulai dari tenaga kesehatan yang enggan menangani PDHIV hingga pertanyaan diskriminatif seperti “apakah sudah menikah?” saat mengakses layanan kespro.

Sementara itu, Narasumber Sylvia A. menyoroti pentingnya dukungan kesehatan mental dalam menjaga kepatuhan minum ARV. Menurutnya, banyak PDHIV mengalami self-stigma dan kelelahan emosional yang berdampak langsung pada adherence. “Perempuan perlu ruang aman untuk bercerita, untuk didengar tanpa dihakimi,” ujarnya.

Topik aging with HIV dan menopause dini juga menjadi perhatian khusus. Narasumber dr. Teza menjelaskan bahwa penelitian menunjukkan bahwa PDHIV berisiko mengalami menopause lebih cepat 4–5 tahun dibandingkan perempuan tanpa HIV. Minimnya literatur dan layanan yang membahas penuaan perempuan dengan HIV membuat banyak PDHIV merasa ‘tidak terlihat’ dalam sistem kesehatan.

Selain itu, Narasumber dr. Kadek mengingatkan bahwa PDHIV memiliki risiko enam kali lebih tinggi terinfeksi HPV yang dapat berkembang menjadi kanker serviks. Namun, capaian skrining HPV di Indonesia masih di bawah 10%. Integrasi layanan HIV dengan skrining HPV menjadi salah satu rekomendasi utama dari pertemuan ini. Selain beberapa topik di atas, juga turut dibahas mengenai kondisi terkini penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia,  akses ke obat, opsi pengobatan dan ketersediaan ARV anak (pediatric ARV), pencegahan penyakit komorbid, serta strategi disclosure status HIV pada pasangan dan anak.

Melalui sesi kerja kelompok, para peserta merumuskan sejumlah rekomendasi konkret:

• Penyusunan pedoman khusus untuk pengobatan HIV pada anak;
• Pengurangan ketergantungan pada donor asing untuk logistik HIV (termasuk biaya distribusi);
• Pelibatan kader kesehatan dalam pengobatan HIV pada anak;
• Kebutuhan pendamping dan ruang konseling untuk anak;
• Penghapusan syarat yang tidak sensitif gender ketika mengakses layanan kespro (mis. ditanya apakah sudah menikah/memiliki pasangan);
• Sosialisasi HPV; serta
• Workshop edukatif mengenai PDHIV di daerah

Pertemuan ini menegaskan bahwa PDHIV bukan sekadar penerima manfaat, melainkan pemegang peran penting dalam perubahan sistem kesehatan. Dengan mendengarkan suara mereka, Indonesia dapat membangun kebijakan HIV-AIDS yang lebih inklusif, manusiawi, dan berkeadilan gender.