Indonesia AIDS Coalition (IAC) terus memperkuat upaya penanggulangan HIV-AIDS nasional melalui pendekatan berbasis HAM. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penyelenggaraan Capacity Building Human Rights Impact Assessment (HRIA), sebuah pelatihan yang membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas dalam melakukan kajian dampak HAM terhadap kebijakan maupun layanan yang berkaitan dengan HIV-AIDS.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan instrumen penelitian, tetapi juga membangun pemahaman bahwa setiap proses pengumpulan data harus menghormati martabat, keamanan, dan hak-hak populasi kunci dan Orang dengan HIV (ODHIV). Selama tiga hari pelaksanaan pada tanggal 11-13 Juni 2026, peserta mendapatkan pengalaman belajar yang memadukan teori, simulasi, hingga interaksi langsung dengan komunitas.

Pada hari pertama, peserta diajak memahami karakteristik populasi kunci melalui sesi pengenalan dan uji coba wawancara kualitatif. Berinteraksi langsung dengan ODHIV, Laki-laki yang berhubungan Seks dengan Laki-laki (LSL), Pekerja Seks Perempuan (PSP), mantan pengguna NAPZA, transgender, serta pasangan ODHIV menjadi pengalaman yang membuka perspektif baru bagi peserta yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Dalam sesi ini, peserta belajar bahwa wawancara bukan sekadar mengajukan pertanyaan, melainkan membangun ruang yang aman bagi narasumber. Penggunaan bahasa yang tidak menghakimi, penghormatan terhadap pilihan hidup narasumber, hingga pentingnya menjaga kerahasiaan menjadi prinsip utama yang terus ditekankan. Para narasumber dari komunitas juga memberikan umpan balik langsung mengenai sikap, bahasa tubuh, dan cara peserta membangun komunikasi yang empatik.

Pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis HAM menempatkan responden sebagai subjek yang memiliki pengalaman hidup berharga, bukan sekadar sumber data penelitian. Empati, kemampuan mendengar secara aktif, serta penghormatan terhadap pengalaman stigma dan diskriminasi menjadi fondasi penting dalam setiap proses wawancara.

Memasuki hari kedua, peserta melakukan berbagai simulasi Focused Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyempurnaan instrumen HRIA. Melalui roleplay, peserta berlatih untuk memfasilitasi diskusi yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), hingga aparat penegak hukum.

Simulasi ini bertujuan memastikan bahwa instrumen yang akan digunakan di lapangan mampu menggali berbagai perspektif mengenai implementasi kebijakan HIV-AIDS secara efektif. Peserta juga mempraktikkan penggunaan metode sticky notes untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama menyampaikan pandangan tanpa didominasi oleh pihak tertentu.

Selain keterampilan teknis, pelatihan juga menekankan pentingnya menciptakan ruang diskusi yang aman, menghormati narasumber, menjaga kerahasiaan data, serta menerapkan pendekatan yang ramah terhadap trauma. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses penelitian berlangsung secara etis dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Berbagai simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa tantangan implementasi kebijakan HI-AIDS tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga menyangkut koordinasi lintas sektor, perlindungan sosial, stigma dan diskriminasi, hingga akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, HRIA menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi hambatan tersebut sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif.

Pada hari terakhir, peserta bersama fasilitator melakukan finalisasi instrumen kualitatif berdasarkan berbagai pembelajaran yang didapat selama pelatihan. Beragam masukan dari trainer, observer, dan peserta digunakan untuk memperkuat teknik fasilitasi, strategi menggali informasi, manajemen waktu, serta pengelompokan isu agar proses pengumpulan data di lapangan berjalan lebih efektif.

Capacity Building HRIA yang diselenggarakan IAC menjadi bukti bahwa penelitian berbasis HAM tidak hanya menuntut kualitas metodologi, tetapi juga integritas, empati, dan penghormatan terhadap pengalaman hidup setiap individu. Melalui pelatihan ini, peserta dipersiapkan menjadi tim lapangan yang mampu menghasilkan data berkualitas sekaligus membangun hubungan yang aman, setara, dan bermartabat dengan komunitas.

Dengan penguatan kapasitas ini, Indonesia AIDS Coalition berharap hasil HRIA dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak kebijakan terhadap kehidupan ODHIV dan populasi kunci, sekaligus menjadi landasan dalam mendorong kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan menghormati HAM di Indonesia.