ADVOKASI REHABILITASI NARKOTIKA

Realitas Rehabilitasi Narkotika di Indonesia: Mencari Solusi Melalui Advokasi yang Progresif

Rehabilitasi narkotika, sebuah isu krusial dengan dimensi sosial dan kesehatan yang kompleks, menuntut perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan. Di Indonesia, realitas yang ada belum sepenuhnya mencerminkan sistem rehabilitasi yang ideal, sehingga membutuhkan perbaikan dan terobosan.

Isu Sistemik yang Membelenggu:

Sistem Rehabilitasi Narkotika di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan sistemik, antara lain:

  • Ketidakkonsistenan Standarisasi: Standarisasi layanan, fasilitas, dan tenaga profesional rehabilitasi yang belum konsisten berpotensi menurunkan kualitas layanan dan berisiko membahayakan pasien.
  • Koordinasi Antar-Stakeholder yang Lemah: Koordinasi yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan rehabilitasi masih perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih peran dan tanggung jawab.
  • Ketidakjelasan Biaya Rehabilitasi: Ketiadaan standarisasi biaya rehabilitasi menimbulkan ketidakpastian bagi pasien dan keluarga, berpotensi menghambat akses yang adil dan menyeluruh.
  • Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Kesehatan: Kurangnya pengawasan dan regulasi yang kuat dapat menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Kesehatan pasien rehabilitasi, seperti:
    • Keterbatasan Pilihan Tempat Rehabilitasi: Pasien korban napza, kerap tidak memiliki kebebasan memilih tempat rehabilitasi, berpotensi melanggar hak-hak mereka.
    • Penempatan Hukum Pengguna Narkotika yang Ambigu: Penempatan hukum pengguna narkotika di tempat rehabilitasi yang belum jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak individu.

Advokasi Strategis dan Progresif

Maka berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Organisasi Masyarakat Sipil telah merespons dengan langkah progresif. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas naskah akademik versi masyarakat, termasuk penyusunan policy briefs dan melakukan advokasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan positif dan konstruktif ke pihak terkait, dan pada akhirnya mendorong perubahan signifikan dalam sistem rehabilitasi yang ada.

Advokasi untuk rehabilitasi narkotika di Indonesia sendiri memiliki sejumlah tujuan yang penting untuk mengatasi pengguna narkotika di masyarakat. Beberapa tujuan utama advokasi ini antara lain: 

  1. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Rehabilitasi: Salah satu tujuan utama advokasi untuk rehabilitasi narkotika adalah menyuarakan pentingnya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi narkotika yang berkualitas. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan mental, program rehabilitasi berbasis masyarakat, serta pelatihan tenaga medis dan konselor yang berkualitas untuk mendukung upaya rehabilitasi.
  2. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Rehabilitasi: Advokasi juga bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses rehabilitasi narkotika. Dengan memperkuat dukungan dari masyarakat, individu yang terlibat untuk pengguna narkotika supaya lebih mudah untuk mendapatkan bantuan, dukungan, dan mengembalikan fungsi sosialnya setelah melalui proses rehabilitasi.
  3. Perubahan Stigma dan Persepsi Masyarakat: Advokasi untuk rehabilitasi narkotika juga bertujuan untuk mengubah stigma dan persepsi yang negatif terhadap individu pengguna narkotika. Melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang akar permasalahan pengguna narkotika dan memberikan dukungan yang tepat terhadap individu yang membutuhkan rehabilitasi.
  4. Penguatan Kebijakan Publik: Advokasi ini juga mengupayakan penguatan kebijakan publik terkait rehabilitasi narkotika. Hal ini mencakup peningkatan regulasi, dukungan anggaran untuk program rehabilitasi, serta penguatan kolaborasi antara berbagai lembaga terkait dalam mendukung upaya rehabilitasi narkotika.
  5. Pemberdayaan Individu yang Telah Direhabilitasi: Tujuan advokasi lainnya adalah pemberdayaan individu yang telah menjalani rehabilitasi narkotika agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Melalui upaya advokasi, diharapkan penanganan hukum untuk para pengguna narkotika di Indonesia dapat semakin berfokus pada upaya rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan, tanpa mengenyampingkan Hak Asasi Manusia dan Hak Kesehatan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Saatnya untuk menghadapi tantangan ini bersama dan mencari solusi yang  berkelanjutan. Sistem rehabilitasi yang efektif dan berperikemanusiaan akan menjadi landasan yang kuat dalam upaya penyembuhan dan pencegahan masalah narkotika di Indonesia.

Mari bersama wujudkan rehabilitasi narkotika yang lebih baik di Indonesia!

 

Share this post

On Key

Related Posts

Artikel

RCEP Merampas Kedaulatan Negara

Jakarta, 6 Desember 2016 Isi perundingan The Regional Comprehensive Economi Partnership (RCEP) akan berpotensi mengancam ketidakadilan pembangunan ekonomi, pemenuhan hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat

Read More »

Realitas Rehabilitasi Narkotika di Indonesia: Mencari Solusi Melalui Advokasi yang Progresif

Rehabilitasi narkotika, sebuah isu krusial dengan dimensi sosial dan kesehatan yang kompleks, menuntut perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan. Di Indonesia, realitas yang ada belum sepenuhnya mencerminkan sistem rehabilitasi yang ideal, sehingga membutuhkan perbaikan dan terobosan. Isu Sistemik yang Membelenggu: Sistem Rehabilitasi Narkotika di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan sistemik, antara lain: Ketidakkonsistenan Standarisasi: […]

2nd Regional CLM Workshop

Community-led Monitoring (CLM), atau yang juga dikenal sebagai pemantauan berbasis komunitas, terbukti meningkatkan capaian bagi program HIV dan kesehatan secara umum, bagi ODHIV maupun populasi kunci. Strategi AIDS global 2021-2026 memprioritaskan pemberian dukungan terhadap respons yang dimpimpin oleh komunitas, termasuk CLM. Harapannya adalah berbagai data dan informasi yang dikumpulkan melalui CLM ini dapat digunakan untuk […]

Kegiatan Audiensi Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi (MKE) dengan Direktorat Organisasi Perdagangan Dunia

Organisasi Perdagangan Dunia, atau yang juga dikenal sebagai World Trade Organization (WTO), adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Fokus dari WTO adalah untuk membuka akses perdagangan, dengan cara mengurangi hambatan baik tarif maupun non-tarif. Dalam membuat keputusan, WTO memiliki dua badan pengambil keputusan, yakni Konferensi Tingkat Menteri (KTM) dan Dewan Umum. Lebih […]

Dialog Kebijakan Nasional CLM “Our Voice, Our Future: Biarkan Komunitas Memimpin”

Keterlibatan masyarakat, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 melalui prinsip Greater Involvement of People Living with HIV (GIPA), yang menyarankan agar ODHIV diperlakukan setara, diperhatikan dalam program penanggulangan HIV-AIDS, serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan desain program. Prinsip GIPA juga menyarankan adanya pemantauan terhadap implementasi program, yang berbasis pada masyarakat. Terkait hal tersebut, […]

Pertemuan Kajian dan Analisis Data, Dokumen, dan Temuan Lapangan terkait Evaluasi District Task Force (DTF)

Program Penguatan Sistem Komunitas dan Hak Asasi Manusia (CSS-HR) dilaksanakan oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) di 23 kabupaten/kota dari12 provinsi di Indonesia pada tahun 2022-2023. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong terbentuknya District Task Force (DTF). DTF secara independen turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan HIV, khususnya pada isu penguatan system komunitas dan pengurangan hambatan […]

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch