HIV dan AIDS masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di tengah keterbatasan akses obat – terutama bagi anak – stigma sosial, serta dampak ekonomi dan hukum bagi Orang dengan HIV (ODHIV). Dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan, Indonesia AIDS Coalition (IAC) bersama mitra melakukan audiensi dengan Kementerian HAM (KemenHAM) Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2025. IAC diwakili oleh Direktur Eksekutif, Aditya Wardhana; Manajer Program, Patrick J. Laurens; serta beberapa orang staff. Turut hadir adalah akademisi sekaligus peneliti yang sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Senior untuk Kesehatan dan Nutrisi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Staff Presiden (KSP) Dr.dr. Brian Sriprahastuti, MPH.
Dr. Brian menyoroti bahwa kolaborasi antara IAC dengan KSP telah berperan dalam merespons epidemi AIDS di Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 sempat mengganggu pengadaan obat Antiretroviral (ARV), terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang tidak menyadari status HIV mereka, sehingga meningkatkan risiko penularan dari ibu ke anak.
Selain itu, stigma dan diskriminasi tetap menjadi kendala besar, khususnya dalam program eliminasi tiga penyakit (HIV, Sifilis, dan Hepatitis B) yang mewajibkan ibu hamil menjalani tes HIV. Kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat pengungkapan status HIV juga menjadi perhatian serius.
Di Papua, HIV telah menyebar ke populasi umum, bukan hanya kelompok berisiko seperti pekerja seks, Laki-laki Seks dengan Laki-laki (LSL), dan pengguna narkoba suntik. Tanpa intervensi serius, epidemi ini dapat berdampak besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, Dr. Brian menekankan pentingnya penelitian mendalam dan peningkatan upaya pengumpulan data HIV di Papua.
Aditya Wardhana menjelaskan bahwa the Global Fund (GF) membiayai 40% dari upaya respons HIV di Indonesia dan 80% program IAC. IAC juga berperan dalam advokasi hak asasi manusia terkait HIV, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Yayasan Spiritia.
Meskipun banyak negara berhasil menekan angka kematian akibat AIDS, Indonesia masih memiliki tingkat kematian tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Untuk mengatasi hal tersebut, IAC telah melakukan banyak upaya. Dua contoh adalah advokasi penurunan harga ARV hingga 48% pada tahun 2016 dan implementasi proyek yang berfokus pada pencegahan penularan dari ibu ke anak di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kota Bandungm dan Kabupaten Indramayu.
Program pelatihan juga dilakukan untuk mengurangi stigma, termasuk pelatihan etika medis bagi 1.000 tenaga kesehatan di 38 kota/kabupaten dan pelatihan HAM dan HIV dasar bagi penanggap pertama (first responder) yang bekerja sama dengan Komnas HAM.
Sementara itu, Pak Jimmy dari KemenHAM menekankan bahwa diskriminasi terhadap ODHIV masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, perluasan akses layanan kesehatan dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif menjadi prioritas.
Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan KemenHAM meliputi:
- Mengintegrasikan isu HIV dalam program prioritas nasional, termasuk dalam Asta Cita.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja.
- Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar lebih inklusif terhadap ODHIV.
- Memastikan kebijakan HIV fokus pada penekanan viral load (VL), bukan sekadar status HIV negatif.
Deputi Menteri Hukum dan HAM (WamenHAM) menegaskan perlunya mainstreaming isu HAM sehubungan dengan HIV di tingkat nasional dan daerah. Untuk itu, IAC diharapkan dapat menyiapkan briefing paper agar HIV dan AIDS dapat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Salah satu tantangan lain adalah memastikan Stigma Index—alat pengukur diskriminasi terhadap ODHIV—diakui sebagai data milik negara, bukan hanya sebatas pada laporan LSM. Selain itu, KemenHAM juga menghadapi keterbatasan anggaran dalam implementasi program HAM yang berhubungan dengan HIV.
Sebagai solusi, beberapa langkah yang ditawarkan mencakup:
- Pelatihan Sensitivitas HIV bagi staf KemenHAM dengan dukungan logistik dari IAC.
- Workshop Nasional dengan keterlibatan perwakilan daerah.
- Pemantauan Implementasi KUHP 2026 untuk memastikan bahwa kebijakan tidak membatasi hak ODHIV.
- Kolaborasi Stigma Index 2026 antara KemenHAM, Kemenkes, dan IAC.
- Definisi Jelas Stigma HIV untuk pengukuran yang lebih akurat.
- Ekspansi Program HIV ke Daerah Terpencil agar tidak hanya berfokus pada kota besar.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, sebagaimana telah dicapai oleh Malaysia dalam eliminasi penularan HIV dari ibu ke anak.
